Soal Keluhan Macet SBY, BTP Santai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tersindir dengan ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa kemacetan merupakan urusan kepala daerah masing-masing. Menurutnya, SBY sudah lama mengomentari soal kemacetan Jakarta.
“Enggaklah. Pak SBY kan sudah mulai ngomong ini dari zamannya Pak Fauzi Bowo. Enggak nyindir menurut saya,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Basuki menjelaskan, SBY telah menugaskan Gubernur Jokowi dan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lama yang belum terselesaikan, yaitu kemacetan. Selain itu, Wakil Presiden Boediono juga selalu mendukung langkah Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan.
Basuki sebelumnya juga mendukung kebijakan mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY. Pada saat Pemprov DKI sedang menyiapkan pengadaan sejumlah transportasi massal pada akhir 2013 dan awal 2014 untuk mengurai kemacetan Jakarta, PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah atau low cost green car (LCGC) malah keluar.
Dengan peraturan tersebut, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan mobil yang mengonsumsi bahan bakar setidaknya 20 kilometer per liter dipasarkan jauh lebih murah dengan perkiraan harga mencapai Rp 100 juta saja.
Basuki melihat kebijakan pemerintah pusat lainnya tentang transportasi dan antisipasi kemacetan Ibu Kota mendukung kebijakan Pemprov DKI. “Buat ERP, pemerintah kasih PP, termasuk kereta api jalan layang, mereka bantu dan penambahan gerbong kereta api juga mereka bantu,” kata Basuki.
Sebelumnya, SBY mengatakan, seharusnya kepala daerah setempat bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan SBY dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta yang cukup parah.
“Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam,” ujar SBY.[Kompas.com]