LEMBANG - Pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) serta anggaran perubahan 2013 yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KBB, kembali menggunakan fasilitas di Kota Bandung. Jika sebelumnya selama tiga hari sejak Rabu (25/9), para wakil rakyat bersama eksekutif tersebut menikmati kenyamanan hotel berbintang di Jln. Peta Bandung, pada Senin (30/9) mereka pindah ke salah satu hotel di kawasan Jln. Bungur Sukajadi.
Padahal kegiatan hanya berlangsung tak lebih dari lima jam atau setengah hari dari sewa tempat dengan biaya jutaan rupiah.
Padahal kegiatan hanya berlangsung tak lebih dari lima jam atau setengah hari dari sewa tempat dengan biaya jutaan rupiah.
Sikap tersebut kembali menuai reaksi yang kini muncul dari mantan anggota DPRD KBB, Kusna Sunardi. Ia menyayangkan penggunaan fasilitas di luar KBB masih dilakukan. "Kalau cuma beberapa jam 'kan bisa pakai fasilitas ruang pertemuan di area Lembang. Atau kalau perlu di rumah makan saja 'kan bisa, karena tidak menginap. Apalagi jumlah individunya tidak lebih dari 40 orang," ungkap Kusna di Lembang.
Politisi yang sempat bertarung pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) KBB dari jalur independen ini menyatakan, jika sekretaris dewan (setwan) beralasan hotel bintang di KBB mahal atau penuh maka menurutnya hal itu tidak logis.
Dari aspek politis, lanjutnya, pembahasan keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilakukan di luar KBB sama dengan menutup peluang masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal, katanya, berdasarkan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga berhak mengetahui proses kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
"Saya berharap DPRD KBB menjadi lembaga legislatif yang aspiratif, transparan, dan partisipatif terhadap masyarakatnya. Sampai saat ini ruang publik untuk menyampaikan aspirasi cukup sulit dengan setiap pembahasan apa pun lebih banyak dilakukan di luar KBB," tandasnya.
Di tempat terpisah, Kasubag Alat Kelengkapan DPRD KBB, Diki Maulana menyatakan, pindahnya kegiatan dari hotel berbintang di Jln. Peta ke area Karang Setra karena hanya memakan waktu beberapa jam. "Dewan 'kan enggak menginap, jadi cukup di hotel lain yang anggarannya bisa diminimalisasi sesuai standar bupati," kilahnya.
Politisi yang sempat bertarung pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) KBB dari jalur independen ini menyatakan, jika sekretaris dewan (setwan) beralasan hotel bintang di KBB mahal atau penuh maka menurutnya hal itu tidak logis.
Dari aspek politis, lanjutnya, pembahasan keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilakukan di luar KBB sama dengan menutup peluang masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal, katanya, berdasarkan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga berhak mengetahui proses kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
"Saya berharap DPRD KBB menjadi lembaga legislatif yang aspiratif, transparan, dan partisipatif terhadap masyarakatnya. Sampai saat ini ruang publik untuk menyampaikan aspirasi cukup sulit dengan setiap pembahasan apa pun lebih banyak dilakukan di luar KBB," tandasnya.
Di tempat terpisah, Kasubag Alat Kelengkapan DPRD KBB, Diki Maulana menyatakan, pindahnya kegiatan dari hotel berbintang di Jln. Peta ke area Karang Setra karena hanya memakan waktu beberapa jam. "Dewan 'kan enggak menginap, jadi cukup di hotel lain yang anggarannya bisa diminimalisasi sesuai standar bupati," kilahnya.
Sumber : http://www.bandungbaratkab.go.id/
RSS Feed
Twitter
Facebook