Denpasar: Karyawan Hotel Bali Hyatt Sanur mendatangi gedung DPRD, Rabu (25/9). Puluhan karyawan tersebut diterima anggota Komisi IV DPRD Bali, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bali serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar.
Ketua Serikat Pekerja Hotel Bali Hyatt Sanur Wayan Sudarsa mengatakan, pihaknya resah terkait surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung November mendatang, dengan alasan hotel tersebut akan direnovasi secara menyeluruh.
Karena itu, kata dia, pihaknya mengadukan permasalahan ini kepada dewan untuk mendapatkan solusi, sehingga karyawan yang masih ingin bekerja atau menolak di-PHK ada jalan keluarnya.
"Kami sudah sempat bertemu dan berdialog terkait masalah yang dihadapi para karyawan. Memang pihak pemilik perusahaan (direksi) melakukan PHK. Dan sekitar 200 karyawan akan bersedia menerima keputusan tersebut," katanya.
Namun karyawan yang berjumlah 114 orang, kata dia, masih tetap ingin bekerja di lingkungan hotel tersebut. Faktanya, terkait ke-114 orang karyawan tersebut belum mendapat jawaban dari pihak direksi.
"Mereka sampai saat belum mendapatkan kepastian. Apakah selama renovasi hingga selesai pembangunan statusnya bagaimana? Ini yang kami ingin sampaikan kepada anggota dewan.
Sebab dari pihak direksi hotel tampaknya memaksa agar mau karyawan tersebut menerima keputusan dari direksi berupa PHK," kata Sudarsa yang didampingi Ketua Regional Bali Serikat Pekerja Mandiri Anak Agung Sagung Rat Mudiani.
Febby dari Perwakilan Direksi Bali Hyatt Sanur di hadapan anggota dewan mengatakan pihaknya sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk melakukan PHK.
"Kami sudah memenuhi ketentuan UU dalam melakukan PHK. Termasuk juga kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi pihak manajemen hotel. Kami melakukan PHK bagian dari efisiensi kerja.
Bahkan dari dulu juga kami melakukan efisiensi kerja dengan pemangkasan karyawan," katanya. (Arnoldus Dhae)
Sumber : http://www.metrotvnews.com
RSS Feed
Twitter
Facebook