Pemprov DKI Jakarta optimis, nasionalisasi pengelolaan air, khususnya
yang dikelola PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dapat terealisasi akhir
tahun ini. Saat ini, kedua belah pihak yakni PT Jakarta Propertindo
(Jakpro) dan Palyja masih terus bernegosiasi mengenai pengalihan saham
tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yakin negosiasi yang dilakukan bisa segera rampung. Sehingga pada akhir tahun ini, saham Palyja resmi dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. "Palyja masih proses negosiasi dan kita harapkan akhir tahun ini rampung," ujar Jokowi di Balaikota, Rabu (25/9).
Dikatakan Jokowi, pengambil alihan saham itu sifatnya business to business sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan terlibat secara langsung dalam proses negosiasi. "Ini tidak ada urusan dengan perjanjian, karena ini urusan b to b. Ini bukan Pemprov DKI dan Palyja. Tapi urusan BUMD kita dengan Palyja," ucapnya.
Ditegaskan Jokowi, setelah Palyja menjadi milik DKI, dirinya akan langsung melakukan perbaikan disegala bidang, seperti manajemen, pelayanan, dan infrastruktur. Dengan perbaikan itu, diharapkan warga yang menggunakan air perpipaan semakin banyak dan penggunaan air tanah dapat semakin berkurang.
"Nanti kalau semua sudah dan pengelolaan ada di kita, saya baru bisa masuk ke perbaikan manajemen, SDM, perbaikan pelayanan, tambahan infrastruktur, supaya bisa masuk ke RT sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Sementara itu, Dirut PT Jakpro, Budi Karya mengaku siap mengakuisisi Palyja dalam waktu dekat. Terlebih, kata Budi, kini penambahan modal dasar bagi PT Jakpro telah disetujui DPRD DKI Jakarta. "Kita disuntikkan modal Rp 600 miliar tahun ini. Uang itu salah satunya untuk akuisisi Palyja. Saya kira dalam waktu dekat dapat terwujud," tandasnya.
Seperti diketahui, PT Palyja merupakan salah satu operator air bersih di DKI Jakarta yang beroperasi sejak tahun 1997. Sebanyak 51 persen saham Palyja dimiliki perusahaan swasta asal Perancis, yakni Suez dan sisanya milik swasta nasional. Sebelumnya, Suez berencana menjual sebagian saham mereka ke perusahaan asal Filipina, yaitu Manila Water.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yakin negosiasi yang dilakukan bisa segera rampung. Sehingga pada akhir tahun ini, saham Palyja resmi dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. "Palyja masih proses negosiasi dan kita harapkan akhir tahun ini rampung," ujar Jokowi di Balaikota, Rabu (25/9).
Dikatakan Jokowi, pengambil alihan saham itu sifatnya business to business sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan terlibat secara langsung dalam proses negosiasi. "Ini tidak ada urusan dengan perjanjian, karena ini urusan b to b. Ini bukan Pemprov DKI dan Palyja. Tapi urusan BUMD kita dengan Palyja," ucapnya.
Ditegaskan Jokowi, setelah Palyja menjadi milik DKI, dirinya akan langsung melakukan perbaikan disegala bidang, seperti manajemen, pelayanan, dan infrastruktur. Dengan perbaikan itu, diharapkan warga yang menggunakan air perpipaan semakin banyak dan penggunaan air tanah dapat semakin berkurang.
"Nanti kalau semua sudah dan pengelolaan ada di kita, saya baru bisa masuk ke perbaikan manajemen, SDM, perbaikan pelayanan, tambahan infrastruktur, supaya bisa masuk ke RT sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Sementara itu, Dirut PT Jakpro, Budi Karya mengaku siap mengakuisisi Palyja dalam waktu dekat. Terlebih, kata Budi, kini penambahan modal dasar bagi PT Jakpro telah disetujui DPRD DKI Jakarta. "Kita disuntikkan modal Rp 600 miliar tahun ini. Uang itu salah satunya untuk akuisisi Palyja. Saya kira dalam waktu dekat dapat terwujud," tandasnya.
Seperti diketahui, PT Palyja merupakan salah satu operator air bersih di DKI Jakarta yang beroperasi sejak tahun 1997. Sebanyak 51 persen saham Palyja dimiliki perusahaan swasta asal Perancis, yakni Suez dan sisanya milik swasta nasional. Sebelumnya, Suez berencana menjual sebagian saham mereka ke perusahaan asal Filipina, yaitu Manila Water.
Sumber : http://beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=56248