Setiap Daerah Harus Punya Keunggulan Sesuai Potensi Wilayah

Percepatan dan perluasan pembangunan meliputi delapan sektor dan 18 fokus utama, dipadukan dengan kewilayahan. Nantinya, setiap daerah harus memiliki keunggulan berdasarkan potensi wilayah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hal ini dalam keterangan pers, di sela-sela Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, di Media Center Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2) sore.

Dengan kebijakan ini, lanjutnya, diharapkan ada nilai tambah atau value added dari produk daerah. "Ke depan, kita tidak ingin lagi hanya mengekspor bahan mentah saja," kata Hatta.

Setiap daerah harus memiliki keunggulannya, membangun infrastruktur, dan membangun manufaktir berdasarkan potensi wilayahnya. "Disamping itu kita membangun kawasan ekonomi khusus di luar Pulau Jawa. Intinya adalah sebarannya tidak hanya di Jawa, kita ingin di luar Jawa meningkat dengan program insentif dan disinsentif," Hatta menjelaskan.

Pilar percepatan ini, menurut Menko Perekonomian, ada tiga. Yakni infrastruktur, konektivitas, dan SDM serta Iptek. "Oleh sebab itu diperukan sejumlah investasi besar," Hatta menambahkan. Pemerintah telah menetapkan untuk ketiga hal tetrsebut pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri, seperti BUMN.

Dalam raker tersebut, pimpinan BUMN memperkirakan investasi yang dibutuhkan dalam empat tahun ke depan sekitar Rp 838 trilyun atau 90 miliar dolar AS. "Presiden tidak mau sekadar komitmen, maunya agreement," Hatta menjelaskan. Seluruh dana tersebut akan difokuskan untuk membangun infrastruktur di 6 koridor, yaitu Koridor Sumatera, Koridor Kalimantan, Koridor Jawa, Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi-Maluku Utara, dan Koridor Papua-Maluku.

"Kita tidak mau business as usual, kalau ada masalah kita selesaikan di tempat, kita beresi," kata Hatta menirukan pesan Presiden SBY. Setelah BUMN berinvestasi, berikutnya pemerintah akan menawarkan kepada pihak swasta dalam negei, sebelum akhirnya ditawarkan kepada asing.

Hatta kemudian menjelaskan bahwa diskusi pada hari dan besok akan mencakup apa, dimana, seberapa besar, dan apa hambatan yang dihadapi dan penyelesaiannya, dalam konteks proyek-proyek tersebut. "Besok pagi, kelompok-kelompok diskusi akan menyampaikan hasil diskusi, kita rangkum, kemudian Presiden akan menyampaikan direktifnya," Hatta menyampaikan agenda raker.

Usai Menko Perekonomian memberi keterangan pers, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan soal sinyalemen Presiden SBY yang menyebut hambatan birokrasi dalam proses pembangunan selama ini. Dipo menegaskan, dalam hal pejabat eselon I atau II yang menghambat dalam birokrasi pemerintahan, akan menjadi urusan Seskab.

"Eselon II yang menghambat ini saya tegur, eselon I-nya (menjadi urusan) sekjennya, dirjennya. Kalau mereka pensiun tidak akan saya perpanjang atau mereka akan saya panggil ke kantor saya. Kalau mereka tidak berubah, mereka menghambat terus, kita libas," kata Dipo Alam.

Meperlancar birokrasi ini, lanjut Dipo, merupakan bagian dari komitnen pemerintah dalam menyelesaikan semua hambatan yang ada.