BPPKB Gelar Sosialisasi UU Tindak Pidana Pornografi

Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan pornografi dapat dikurangi seminimal mungkin melalui pemberian pemahaman menyeluruh dan kesadaran UU pornografi. Berkaitan dengan upaya ini, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bima menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pornografi Rabu, 18/11 di Gedung PKK Kabupaten Bima.

Bupati Bima yang diwakili Asisten Administrasi Perkonomian dan Pembangunan Drs. H.M. Taufik HAK dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini dan mengharapkan agar pelaksanaan UU ini di daerah dapat dilakukan secara mendalam dan optimal. H. Taufik juga berharap kepada semua pihak untuk menyamakan persepsi dalam memahami dan mengamalkan peraturan yang berlaku. Agar materi UU pornografi ini dapat dipahami dengan baik, “sosialisasi ini tidak putus hanya dalam forum ini saja, tapi perlu dilanjutkan ke masyarakat“. Urai H. Taufik.

Kepala BPPKB Kabupaten Bima Hj. Aisyah Adam, BSc. Dalam laporannya menyatakan, kegiatan diikuti 80 orang peserta dari Anggota DPRD, dinas instansi terkait, toga – toma, tim penggerak PKK, LSM, perguruan tinggi dan para kepala sekolah lingkup Kabupaten Bima. Narasumber sosialisasi ini dari Biro Hukum Humas dan Tata Usaha Rudi Purbowo, SH dan Hasan, SH Kepala Bagian Humas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Melalui Sosialiasi ini, diharapkan masyarakat menafsirkan secara tepat substansi Undang-Undang Pornografi. Kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat masih ada kelompok masyarakat yang menafsirkan UU ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan diskriminatif terhadap perempuan. (YD/Y)